INILAH.COM, Jakarta - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Gede Pasek Suardika meminta kepada semua pihak untuk tidak
memperdebatkan masalah pengajuan anggaran gedung baru Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum disetujui. Komisi III masih
membahasnya dan bukan menolaknya.
"Nanti akan dipelajari. Tapi tidak boleh maksa-maksa. Tidak ada satu pun komisi yang ingin menjatuhkan mitranya. Karena keberhasilan teman-teman DPR ketika mendukung. Artinya mari kita gunakan ketatanegaraan yang baik. Jangan nuansa LSM lebih dominan," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Senin (25/6/2012).
Pasek meminta apabila ada yang tidak sesuai dengan keinginan haruslah dirembukan secara bersama. Selain itu semua pihak harus bisa menghargai keputusan masing-masing. Harus dipahami bahwa lembaga DPR adalah lembaga politik beda lembaga penegak hukum.
"Jadi perbedaan kultur harus dipahami. Suka tidak suka. Bisa saja pendapat satu berbeda dengan lembaga ini. Berbeda dengan peneghak hukum. Mohon ini dipahami jangan cara pikir diinstitusinya dipakai," ungkapnya.
Dia menambahkan sebagai lembaga negara tidak boleh menganakemaskan mitra kerjanya. Sebab semua diperlakukan sama diberbagai kepentingan termasuk anggaran.
"Jangan minta spesial. Semua ada forumnya. Nanti juga ada KPK semua. Jadi diatur yang baik. Semua menjalankan ritme dengan baik. Semua ada forumnya. Semua ada tatib. Tapi urusan mau punguti dari masyarakat bukan disini tempatnya," katanya.
Sebagaimana diberitakan, pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tersendat karena penganggarannya di DPR masih ditandai dengan 'tanda bintang'.
"Kami masih berharap bahwa bintang tersebut dicabut. Yang kami tahu yang bintangi DPR, tidak ada masalah dari Menteri Keuangan," ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang di gedung KPK, Kamis (21/6/2012).
Wakil Ketua KPK yang akrab disapa BW ini menyebutkan, gagasan pembuatan gedung baru KPK tidak muncul dari pihaknya saja, tapi juga dari pihak luar.
Untuk kelancaran pembangunan gedung baru, BW mengaku pihaknya tidak akan menolak jika ada sumber lain dari swadaya masyarakat yang ingin membantu. "Sulit untuk ditolak, sebaiknya itu dilakukan," ujarnya. [bar]
"Nanti akan dipelajari. Tapi tidak boleh maksa-maksa. Tidak ada satu pun komisi yang ingin menjatuhkan mitranya. Karena keberhasilan teman-teman DPR ketika mendukung. Artinya mari kita gunakan ketatanegaraan yang baik. Jangan nuansa LSM lebih dominan," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Senin (25/6/2012).
Pasek meminta apabila ada yang tidak sesuai dengan keinginan haruslah dirembukan secara bersama. Selain itu semua pihak harus bisa menghargai keputusan masing-masing. Harus dipahami bahwa lembaga DPR adalah lembaga politik beda lembaga penegak hukum.
"Jadi perbedaan kultur harus dipahami. Suka tidak suka. Bisa saja pendapat satu berbeda dengan lembaga ini. Berbeda dengan peneghak hukum. Mohon ini dipahami jangan cara pikir diinstitusinya dipakai," ungkapnya.
Dia menambahkan sebagai lembaga negara tidak boleh menganakemaskan mitra kerjanya. Sebab semua diperlakukan sama diberbagai kepentingan termasuk anggaran.
"Jangan minta spesial. Semua ada forumnya. Nanti juga ada KPK semua. Jadi diatur yang baik. Semua menjalankan ritme dengan baik. Semua ada forumnya. Semua ada tatib. Tapi urusan mau punguti dari masyarakat bukan disini tempatnya," katanya.
Sebagaimana diberitakan, pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tersendat karena penganggarannya di DPR masih ditandai dengan 'tanda bintang'.
"Kami masih berharap bahwa bintang tersebut dicabut. Yang kami tahu yang bintangi DPR, tidak ada masalah dari Menteri Keuangan," ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang di gedung KPK, Kamis (21/6/2012).
Wakil Ketua KPK yang akrab disapa BW ini menyebutkan, gagasan pembuatan gedung baru KPK tidak muncul dari pihaknya saja, tapi juga dari pihak luar.
Untuk kelancaran pembangunan gedung baru, BW mengaku pihaknya tidak akan menolak jika ada sumber lain dari swadaya masyarakat yang ingin membantu. "Sulit untuk ditolak, sebaiknya itu dilakukan," ujarnya. [bar]
0 komentar:
Posting Komentar